Oleh karena itu untuk memperkuat penanganan perkara korban perdagangan manusia tersebut, Pusat Bantuan Hukum PERADI menjalin kerjasama dengan IOM dan ECPAT Indonesia. Kerjasama ini dituangkan dalam nota kesepahaman antara Pusat Bantuan Hukum PERADI, IOM, dan ECPAT Indonesia yang telah di tandatangani pada Kamis 16 Maret 2012 di kantor IOM Indonesia yang berlokasi di Sampoerna Strategic Square.

Ahmad Fikri Assegaf, Ketua Dewan Pengurus Pusat Bantuan Hukum PERADI menjelaskan bahwa nota kesepahaman ini dilakukan dalam kerangka dua hal yaitu memperkuat kapasitas anggota PERADI dalam menangani perkara – perkara korban perdagangan orang dan juga dukungan dana bantuan hukum bagi para anggota PERADI dalam penanganan perkara korban perdagangan orang di Indonesia. Selain itu, Ahmad Fikri Assegaf juga menjelaskan bahwa Pusat Bantuan Hukum PERADI akan menangani administrasi dana bantuan hukum dan akan menyalurkannya kepada advokat yang menangani perkara korban perdagangan orang tersebut. Ia juga berharap dengan dukungan yang diberikan dalam bentuk peningkatan kapasitas anggota PERADI dan juga dukungan dana bantuan hukum akan meningkatkan jumlah korban perdagangan orang yang mengakses layanan bantuan hukum yang disediakan oleh PERADI.

Sehubungan dengan hal itulah, Pusat Bantuan Hukum PERADI bekerjasama dengan IOM dan ECPAT menyelenggarakan Seminar Sehari dengan tema ’Menemukan Keadilan bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang’ pada 9 Juli 2011 di Surabaya. Seminar hari ini merupakan bagian dan serangkaian kegiatan kerjasama PBH PERADI, IOM dan ECPAT dalam upaya meningkatkan kapasitas advokat mengenai isu perdagangan orang agar para advokat dapat memberikan pendampingan hukum yang optimal bagi korban tindak pidana perdagangan orang.

Seminar pertama telah dilaksanakan pada 27 Mei 2011 lalu di Jakarta. Rangkaian seminar ini merupakan tahap awal dari keseluruhan kegiatan peningkatan kapasitas bagi advokat untuk isu perdagangan orang kerjasama Pusat Bantuan Hukum PERADI dengan IOM dan ECPAT yang akan dilaksanakan pada tahun 2011 ini.

PERADI sebagai organisasi advokat telah mengeluarkan Peraturan PERADI No 1 tahun 2010 yang mewajibkan advokat untuk memberikan bantuan hukum cuma-cuma sekurangnya 50 jam per tahun sebagai bagian dari prasyarat perpanjangan kartu advokat.

Korban tindak pidana perdagangan manusia yang sebagian besar adalah perempuan dan anak – anak, termasuk kategori Pencari Keadilan Tidak Mampu yang diamanatkan oleh Peraturan tersebut untuk mendapatkan bantuan hukum cuma-cuma oleh karenanya masuk sebagai kelompok yang berhak mendapatkan bantuan hukum dari advokat PERADI.

Husmu Purwanto, Hakim Tinggi pada PT Surabaya menegaskan  bahwa dalam dekade ini cukup menonjol terutama di Jawa Timur. Perkara – perkara tersebut cukup banyak terjadi di hampir seluruh kota/kabupaten di Jawa Timur menyaingi perkara pencurian dan perkara narkotia. Ia menegaskan bahwa perdagangan manusia merupakan bentuk pelanggaran berat terhadap harkat dan martabat, harga diri, dan nilai – nilai kemanusian yang harus dijunjung tinggi sebagai makhluk Tuhan. Ia berharap melalui seminar ini akan dapat memberikan arti penting akan bantuan hukum bagi korban perdagangan manusia karena pada umumnya para korban tersebut dalam posisi yang lemah secara ekonomi dan rendah dalam pendidikan.

Sementara Hakim Agung Salman Luthan menyatakan bahwa faktor yang menjadi pertimbangan bagi Hakim dalam menentukan jenis dan berat ringan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana adalah status dan keberadaan terdakwa, motif dan modus terdakwa melakukan tindak pidana, catatan sosial pelaku, dan sikap pelaku setelah terjadinya tindak pidana. Sedangkan faktor korban yang menjadi pertimbangan bagi hakim dalam menentukan jenis dan berat ringan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana adalah keadaan dan status korban, peranan korban dalam terjadinya tindak pidana, dan kerugian yang diderita oleh pelaku dan korban

Penandatangan nota kesepahaman ini dimaksudkan untuk memberikan bantuan hukum yang optimal bagi anak yang berhadapan dengan hukum dengan membangun sistem kerjasama yang terintegrasi antara berbagai pihak terkait. Kemensos yang membawahi berbagai panti sosial dan sumber daya dalam penanganan anak yang berhadapan hukum akan bekerjasama dengan PBH PERADI dalam merujuk kasus anak yang membutuhkan pendampingan hukum. Diharapkan dengan kerjasama yang terintegrasi tersebut bantuan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum dapat dilakukan secara optimal.

Statistik menunjukan bahwa hampir semua anak yang dihadapkan ke muka pengadilan berakhir di penjara atau rumah tahanan, dan kurang dari 0.2% yang mendapatkan pendampingan hukum. Seringkali kasus pidana yang dilakukan pun tergolong ringan, namun tanpa pendampingan hukum anak-anak tersebut rentan bagi hak-haknya untuk dilanggar.

Dalam diskusi, Puti Chairida Anwar, Kasubdit Kessos Anak yang Berhadapan dengan Hukum menyampaikan bahwa dalam penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum seringkali pihaknya mendapatkan kesulitan ketika berhadapan dengan aparat penegak hukum. Hadirnya advokat dari PBH PERADI diharapkan dapat membantu dalam menjaga hak-hak anak sebagaimana dilindungi dalam UUD dan berbagai peraturan terkait.

Fikri Assegaf menyambut baik kerjasama ini dan menyampaikan bahwa MoU ini merupakan langkah awal dan perlunya pembahasan mekanisme teknis bagi efektif dan optimalnya pelaksanaan kerjasama ini bagi kepentingan terbaik anak.

Pada kesempatan tersebut, Denis Nihill, Chief of Mission IOM di Indonesia menyatakan kebanggaan bahwa advokat bersedia menghadiri seminar tentang perdagangan manusia, karena menurutnya  persoalan perdagangan manusia di Indonesia sangat rumit karena terkait eksploitasi buruh migran dan sering tdk di pahami banyak orang. Fenomena tentang perdagangan manusia ini telah membawa derita yg besar bagi korban dan keluarganya. Oleh karena itu menurutnya selama ini IOM telah bekerja sama erat dengan BNP2TKI, Kementerian Tenaga Kerja, dan kelompok2 ornop di Indonesia. Pada kesempatan tersebut, Denis juga menyatakan bahwa IOM berpandangan bahwa manfaat yang ada bagi korban tindak pidana perdagangan manusia akan besar jika IOM dapat menjalin kerjasama dengan PERADI. Ia juga menyatakan bahwa IOM yakin telah ada kerangka hukum yg memadai, namun kita hadapi kendala seperti kurangnya pemahaman tentang perdagangan manusia di kalangan penegak hukum karena itu IOM yakin, peran advokat sangat penting dalam masalah perdagangan manusia

Ahmad Mardjuki, Dewan Penasihat ECPAT juga mengapresiasi kerjasama ini karena ECPAT juga memandang penting peran dari advokat utk mewujudkan penangan yg komprehensif bagi anak korban eksploitasi seksual anak.

Pada kesempatan yang sama David Tobing, Wakil Ketua Dewan Pengurus, Pusat Bantuan Hukum PERADI juga mengapresiasi kerjasama tiga pihak yaitu IOM, ECPAT dan Pusat Bantuan Hukum PERADI dalam upaya mendorong terciptanya keadilan bagi korban tindak pidana perdagangan manusia. David Tobing menjelaskan bahwa isu perdagangan manusia merupakan isu lintas sektor dan juga isu spesifik maka diperlukan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai perdagangan manusia bagi para advokat untuk dapat memberikan bantuan hukum bagi korban perdagangan manusia secara lebih optimal. Untuk itu, ia menyatakan bahwa Pusat Bantuan Hukum PERADI berharap bahwa melalui Seminar para anggota PERADI memiliki dan mempunyai gambaran yang baik dalam persoalan perdagangan manusia dan David Tobing juga berharap melalui seminar ini dapat meningkatkan pengetahuan para advokat, khususnya yang masih awam mengenai isu perdagangan manusia, mengenai fenomena dan fakta perdagangan manusia di Indonesia sehingga kita, para advokat, dapat berpartisipasi secara aktif dan bekerja sama dengan berbagai pihak dalam upaya penegakan hukum di Indonesia khususnya yang terkait dengan perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban perdagangan manusia.

Seminar ini ditujukan bagi para advokat PERADI untuk lebih mengenal isu-isu tematik/khusus dalam pelaksanaan bantuan hukum cuma-cuma. Sehubungan dengan hal tersebut, Pusat Bantuan Hukum PERADI memberikan kesempatan kepada rekan-rekan advokat PERADI untuk ikut berpartisipasi dalam seminar ini.

Adapun seminar ini akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal    : Jum’at, 27 Mei 2011

Waktu                  : 08.00 – 17.00

Tempat               : Millennium Hotel Sirih Jakarta

                                Jl. Fachrudin 3 Jakarta 10250, Indonesia

Sebagai informasi seminar ini merupakan rangkaian kegiatan yang akan dilakukan oleh Pusat Bantuan Hukum PERADI selama 2011. Bagi Advokat yang berminat dapat mengirimkan Lembar Konfirmasi melalui e-mail di kontak [at] pbhperadi [dot] org atau fax: 021-83703156/57.

unduh TOR dan Lembar Konfirmasi

Ahmad Fikri Assegaf, Ketua Dewan Pengurus Pusat Bantuan Hukum PERADI dalam dihadapan jajarang pengurus dan anggota PERADI DPC Malang menyambut baik inisiatif dari Rekan Sutrisno, SH, MH, dan jajaran pengurus PERADI DPC Malang dalam mensosialisasikan Peraturan PERADI No 1 Tahun 2010 tersebut terutama kepada anggota – anggota PERADI yang berlokasi di wilayah Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu. Fikri juga menjelaskan bahwa berdasarkan penelitian sebuah organisasi non pemerintah, LeIP, di Jakarta pada November – Desember 2010, cukup banyak Tersangka/Terdakwa yang diperiksa tanpa kehadiran Advokat. Mengutip hasil penelitian dari UNICEF, Fikri juga menjelaskan bahwa pada 2006 dari 5000-an anak Indonesia yang dihadapkan ke Pengadilan hanya 0,2% yang menikmati akses terhadap bantuan hukum.

Berdasarkan pada fakta- fakta tersebut, Fikri menjelaskan bahwa PERADI sebagai organisasi advokat berupaya mengambil inisiatif untuk lebih mengorganisir upaya pemberian layanan bantuan hukum melalui PERADI dengan lebih melibatkan partisipasi aktif dari para anggota PERADI. Dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 22 UU Advokat, Kode Etik Advokat Indonesia, dan PP No 83 Tahun 2008, pada 2009 PERADI membentuk Pusat Bantuan Hukum dengan tiga tugas utama yaitu Administrasi, Verifikasi, dan Fasilitasi Permohonan Bantuan Hukum. Dengan cara itu, Pusat Bantuan Hukum PERADI memberikan layanan bantuan hukum melalui para anggota PERADI kepada masyarakat miskin dan kelompok rentan di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut DPN PERADI lalu mengesahkan Peraturan PERADI No 1 Tahun 2010 yang memberikan dua hal kunci yaitu (1) tentang batasan minimun pemberian bantuan hukum oleh advokat adalah 50 jam/tahun dan menurut Fikri, hal ini setara dengan penanganan 1 kasus pidana dan (2) adalah pelaksanaan bantuan hukum ini adalah kewajiban yang bila tidak dilaksanakan maka akan terkait dengan pelanggaran kode etik dan juga perpanjangan keanggotaan. Oleh karena itu Pusat Bantuan Hukum PERADI menurut Fikri selalu berupaya mengingatkan agar setiap advokat segera mencatatkan dan melaporkan setiap perkara bantuan hukum yang sedang ditangani ke PBH agar dapat diverifikasi oleh PBH.

Dalam kesempatan tersebut, ia berharap agar para anggota PERADI di DPC Malang untuk terlibat secara aktif dalam pemberian bantuan hukum khususnya di wilayah kerja DPC Malang terutama juga melakukan pencatatan bantuan hukum melalui sistem informasi bantuan hukum yang ada di Pusat Bantuan Hukum PERADI

Pada kesempatan tersebut, Fikri Assegaf juga menjelaskan bahwa setiap advokat anggota PERADI memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin dan PERADI telah menetapkan bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum sebanyak 50 jam/tahun. Lebih lanjut Fikri Assegaf juga menyatakan bahwa tugas bantuan hukum ini adalah tugas mulia yang harus dijalankan dengan baik oleh Advokat

Rocio Aznar Daban, mewakili UNICEF juga menjelaskan bahwa UNICEF memiliki komitmen untuk mendukung negara pihak untuk mewujudkan dan mengimplementasikan sistem perlindungan anak yang baik dan sistem peradilan anak yang adil. UNICEF memandang bahwa salah satu hal penting adalah mendorong kehadiran advokat dalam proses hukum dan karena itu UNICEF mendukung Pusat Bantuan Hukum PERADI untuk membangun sistem bantuan hukum untuk memastikan ketersediaan advokat bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Drs. A Rasyid Adjam, BcIP, selaku Kalapas Anak Kutoarjo menjelaskan bahwa pada umumnya anak – anak yang berhadapan dengan hukum tidak didampingi oleh Advokat namun menegaskan bahwa anak – anak tersebut selalu didampingi oleh Bapas. Pak Rasyid juga menjelaskan situasi dan kondisi di Lapas Anak Kutoarjo yang saat ini memiliki 4 anak tahanan, 78 anak pidana, dan 20 anak negara. Oleh karena itu, menurut pak Rasyid perlu dipikirkan jenis bantuan hukum yang tepat untuk warga binaan pemasyarakatan di Lapas. Pak Rasyid dalam kesempatan yang sama juga menyarankan agar Pusat Bantuan Hukum PERADI bekerjasama dengan Dirjend Pemasyarakatan agar upaya bantuan hukum dapat terimplementasikan dengan baik.

Beragam instransi pemerintah dan organisasi non pemerintah terlibat dalam Pokja ABH di Semarang di antaranya adalah BP3AKB, Bappeda Prop Jawa Tengah, Disnaker, Bapas Semarang, LPA Jawa Tengah, Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, Dinas Kesehatan, LBH Semarang, LBH APIK, SETARA, dan Kementerian Hukum dan HAM. Dalam kesempatan tersebut, Bapak Ahmad Fikri Assegaf, Ketua Dewan Pengurus Pusat Bantuan Hukum PERADI menjelaskan bahwa pada Pasal 22 UU No 18 Tahun 2003 disebutkan bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum Cuma-Cuma kepada masyarakat yang tidak mampu. Ketentuan yang sama juga terdapat dalam Kode Etik Advokat Indonesia sehingga bantuan hukum secara praktek merupakan sesuatu yang telah menyatu dalam profesi advokat.

Bapak Fikri, lebih lanjut menjelaskan bahwa Pusat Bantuan Hukum PERADI dibentuk sentra informasi antara Pemohon Bantuan Hukum dengan advokat yang akan melayani. Menurutnya, hal ini adalah solusi yang ditawarkan Peradi terhadap fakta lapangan bahwa begitu sedikitnya pelayanan bantuan hukum untuk masyarakat miskin. Pak Fikri juga berharap DPC PERADI, khususnya di Semarang akan menjadi focal point dalam kerjasama dengan Pokja ABH kedepan dalam bantuan hukum cuma-cuma oleh advokat PERADI.

Dalam pertemuan ini dibicarakan pula mengenai kemungkinan bantuan dana pemerintah dalam pelaksanaan bantuan hukum untuk keberlanjutan pelayanan ini. Pembicaraan lebih lanjut akan dilakukan pada pertemuan-pertemuan pokja mendatang.

Bapak D. Djunaedi, Ketua PERADI DPC Semarang menyatakan kegembiraanya, karena acara sosialisasi ini dihadiri oleh para pengurus dari 7 DPC PERADI yang ada di Propinsi Jawa Tengah dan berharap dengan adanya acara sosialisasi ini dapat menggugah kesadaran banyak advokat di Jawa Tengah untuk turut serta dalam program bantuan hukum.

Bapak Ahmad Fikri Assegaf, Ketua Dewan Pengurus Pusat Bantuan Hukum PERADI menyampaikan bahwa profesi advokat dan hak asasi manusia sangat lekat sehingga profesi advokat terkenal dengan sebutan profesi mulia. Namun karena zaman telah berubah, kegiatan ekonomi meningkat, sehingga advokat melekat dengan profesi yang ekonomi tinggi. Oleh karena itu DPN PERADI berinisiatif membentuk unit bantuan hukum cuma-cuma pada Maret 2009. Berdasarkan hal tersebut DPN PERADI lalu mengesahkan Peraturan PERADI No 1 Tahun 2010 yang memberikan dua hal kunci yaitu (1) tentang batasan minimun pemberian bantuan hukum oleh advokat adalah 50 jam/tahun dan menurut Fikri, hal ini setara dengan penanganan 1 kasus pidana dan (2) adalah pelaksanaan bantuan hukum ini adalah kewajiban yang bila tidak dilaksanakan maka akan terkait dengan pelanggaran kode etik dan juga perpanjangan keanggotaan. Oleh karena itu Pusat Bantuan Hukum PERADI menurut Fikri selalu berupaya mengingatkan agar setiap advokat segera mencatatkan dan melaporkan setiap perkara bantuan hukum yang sedang ditangani ke PBH agar dapat diverifikasi oleh PBH.

Rocio Aznar Daban, dari UNICEF menyatakan bahwa secara umum di tingkat internasional, negara wajib menjamin setiap anak memiliki jaminan untuk mendapatkan bantuan hukum untuk pembelaannya dan untuk pembelaan secara pro bono hal tertulis secara resmi dalam Beijing Rule. Oleh karena itu, UNICEF sedang mendukung PERADI untuk membangun dan mengembangkan sistem bantuan hukum. Sistem ini diperlukan untuk mempekuat ketersediaan advokat yang terlatih serta mengembangkan adalah sistem rujukan. UNICEF, menurut Rocio akan mengupayakan adanya MoU dengan MA, POLRI dan Kejagung supaya sistem rujukan bisa dilakukan.

Bapak Suhar Adi K, SH, Ketua PERADI DPC Surabaya menyatakan bahwa PERADI DPC Surabaya telah membentuk Pusat Bantuan Hukum PERADI DPC Surabaya untuk menyambut amanat dari UU No 18 Tahun 2003 tentang Advokat, PP No 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma Cuma, dan Peraturan PERADI No 1 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum. Bapak Suhar menyatakan bahwa PERADI DPC Surabaya memiliki komitmen tinggi untuk terlibat dalam program bantuan hukum khususnya kepada masyarakat miskin, dan untuk itu, PERADI DPC Surabaya menggelar acara diskusi sosialisasi bantuan hukum, yang dihadiri oleh 52 Advokat PERADI, untuk lebih mempercepat serta memperluas gerakan bantuan hukum di Surabaya. Bapak Suhar juga berharap dengan kedatangan para pengurus Pusat Bantuan Hukum PERADI ke PERADI DPC Surabaya dapat ikut memperkuat komitmen PERADI DPC Surabaya dalam program bantuan hukum.

Ahmad Fikri Assegaf, SH, LLM, Ketua Dewan Pengurus Pusat Bantuan Hukum PERADI menyatakan bahwa Pusat Bantuan Hukum PERADI merupakan unit khusus dan otonom di bawah DPN PERADI dengan tugas pokok yaitu koordinasi penyelenggaraan bantuan hukum. Bapak Fikri melihat adanya potensi yang besar dan sangat baik jika program bantuan hukum mendapat dukungan dan dikelola juga oleh DPC. Pak Fikri juga menegaskan bahwa fungsi utama Pusat Bantuan Hukum PERADI sebagai clearing house bagi para pencari keadilan yang miskin dengan para advokat anggota PERADI selain itu juga Pusat Bantuan Hukum PERADI juga berniat menyelenggarakan pelatihan – pelatihan yang dapat meningkatkan keterampilan advokat dalam bidang – bidang yang khusus seperti anak, buruh migran dan lain – lain.

Dalam kesempatan yang sama, Alexander Lay, SH, LLM, Sekretaris Dewan Pengurus Pusat Bantuan Hukum PERADI juga menyatakan bahwa Pusat Bantuan Hukum PERADI bertugas untuk melayani advokat serta memudahkan pemberian bantuan hukum dan untuk itu Pusat Bantuan Hukum PERADI berusaha bekerja sama dengan berbagai organisasi international dan organisasi non pemerintah yang fokus pada bidang – bidang tertentu. Kerjasama ini, menurutnya diperlukan untuk memperkuat serta memperluas akses masyarakat miskin terhadap keadilan.